Bimtek Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah

Bimtek Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah – Salah satu pengelolaan aset adalah penghapusan dan pemindah tanganan, menurut Pasal 23 PP No. 27 / 2014 yang dimaksud dengan penghapusan adalah: Tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Sedangkan aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan. Selain secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Hubungi Kami
Pusat Pelatihan Nasional ( PUSLATNAS )
Email : pusatpelatihannasional@gmail.com


Pemindahtanganan menurut Pasal 17 PP No. 27 / 2014 pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah. dan menurut Perda No. 3 / 2014 Pasal 22 Pemindahtanganan adalah: Pengaihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah.

Sedangkah pemindah tanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan apabila sudah tidak sesuai dengan tata wilayah atau kota. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen penganggaran, diperuntukkan bagi PNS pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk kepentingan umum, serta dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan dan/atau menurut ketentuan perundang-undangan.

Bimtek Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah

Pemindah tanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD jika sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang. Barang milik daerah yang sudah tidak digunakan atau dibutuhkan dapat dipindah tangankan. Bentuk pemindah tanganan tersebut dapat dengan penjualan, tukar menukar, hibat, dan penyertaan modal pemerintah. Pemindah tanganan barang milik daerah supaya dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajarnya, kecuali terhadap barang yang dipindah tangankan dalam bentuk hibah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah mengenai Penghapusan dan Pemindah tanganan Aset Daerah / Barang Milik Daerah. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah akan diselenggarakan pada:

Info Jadwal Bimtek Dan Diklat Nasional


Berikut adalah info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (Pusdiklat Pemendagri), silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi silahkan hubungi kami untuk di diskusikan.

Info Jadwal Bimtek Oktober 2022

TanggalTempat Pelaksanaan
Selasa - Rabu
04 - 05 Oktober 2022

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Kimaya Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Whize Prime Bandar Lampung

Selasa - Rabu
11 - 12 Oktober 2022
Rabu - Kamis
19 - 20 Oktober 2022
Rabu - Kamis
26 - 27 Oktober 2022

Info Jadwal Bimtek November 2022

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
02 - 03 November 2022

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Kimaya Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Whize Prime Bandar Lampung

Kamis - Jumat
10 - 11 November 2022
Jumat - Sabtu
18 - 19 November 2022
Kamis - Jumat
24 - 25 November 2022

Info Jadwal Bimtek Desember 2022

TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
02 - 03 Desember 2022

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Kimaya Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Whize Prime Bandar Lampung

Selasa - Rabu
06 - 07 Desember 2022
Selasa - Rabu
13 - 14 Desember 2022
Jumat - Sabtu
16 - 17 Desember 2022
Jumat - Sabtu
23 - 24 Desember 2022
Kamis - Jumat
29 - 30 Desember 2022

Biaya Bimtek Dan Diklat Nasional

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 10 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :



    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih


    Diklat Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah

    Bentuk dan Alasan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah

    Barang milik daerah dapat dipindah tangankan dengan cara sebagai berikut:

    • Penjualan barang yang tidak terpakai lagi, dimana hasil penjualan barang milik daerah. Tersebut merupakan tambahan atas Pendapatan Daerah yang bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah yang bersangkutan.
    • Tukar tambah barang dengan barang lain atau instansi lain. Yaitu menyerahkan barang milik daerah yang satu kepada daerah yang lain, dan sebaliknya daerah yang lain tersebut menyerahkan barang milik mereka sebagai ganti atau tukar. Jika terdapat selisih harga antara kedua barang yang ditukar, maka dihitung sebagai tukar tambah.
    • Hibah atau sumbangan, bisa seperti tanah milik Pemerintah Daerah yang disumbangkan untuk pembangunan taman, sarana olahraga, panti sosial dan tujuan lainnya.
    • Penyertaan modal pemerintah daerah, misalnya perusahaan swasta mendirikan sebuah perusahaan atau pabrik di suatu daerah, lalu Pemerintah Daerah tersebut ingin berinvestasi atau menyertakan modal dalam perusahaan tersebut dengan menyerahkan tanah untuk dipakai sebagai tempat usaha dari perusahaan swasta tersebut.

    Prosedur Dalam Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

    1. Jika barang yang akan dipindah tangankan tidak melebihi Rp 5 miliar, maka proses pemindah tanganannya harus mendapat persetujuan Kepala Daerah tertinggi, dalam hal ini adalah Gubernur atau Bupati/Walikota, yang diajukan oleh Pengelola Barang.
    2. Jika barang yang akan dipindah tangankan melebihi Rp 5 miliar, maka proses pemindah tanganannya harus mendapat persetujuan dari DPRD yang diajukan oleh Gubernur/Walikota/Bupati, kecuali:
      2.1. Tanah atau bangunan yang tidak sesuai dengan tata kota, seperti daerah bantaran sungai yang akan dikelola oleh pihak lain, dipindah tangankan dari Pemerintah Daerah karena merusak tata kota.
      2.2. Bangunan yang sudah dirubuhkan dan diganti dengan bangunan baru, misalnya bekas terminal yang sudah tidak terpakai dirubah menjadi taman kota.
      2.3. Barang yang diperuntukkan bagi PNS, seperti mobil dan rumah dinas.
    3. Proses penghapusan bisa disetujui jika sudah dilakukan pemeriksaan tentang apa penyebab penghapusan tersebut. Jika kerusakan atau kehilangan dilakukan oleh kesalahan oknum, maka akan dituntut ganti rugi atas penghapusan tersebut.
    4. Jika pemeriksaan barang yang akan dihapus sudah selesai, maka diajukan kepada Kepala Daerah setempat yang tertinggi untuk meminta persetujuan.
    5. Baik penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah harus diberikan penilaian terhadap barang dulu secara nominal untuk membukukan nilai akhir dari barang yang akan dihapus dari daftar Inventaris dan Laporan Neraca Pemerintah Daerah.

    Mungkin Anda Menyukai

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *